Vincent D'Ral

Konsep bank tanah menyiratkan bahwa pemerintah memperoleh tanah sebelum adanya kebutuhan. Bank tanah memungkinkan pembelian tanah untuk kepentingan publik relatif murah dan menyediakan sarana untuk mempengaruhi pola pembangunan sesuai dengan tujuan perencanaan keseluruhan. Bank tanah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pasar tanah, mencegah spekulasi tanah dan melakukan perbaikan sehubungan dengan pengembangan tanah di pedesaan atau di perkotaan. Dalam penerapannya, bank tanah dapat menjalankan sejumlah fungsi sekaligus memberikan sejumlah manfaat. Fungsi Bank tanah melayani fungsi yang secara langsung memiliki kesamaan dengan fungsi bank konvensional, yakni: menyimpan aset, menstabilkan pasar sekunder, menyimpan cadangan modal, dan menjalankan fungsi pengaturan (Frank S. Alexander, F., 2005). Perbedaan utamanya, bank konvensional sering berfokus pada pasar nasional dan internasional, sementara bank tanah mengkhususkan diri dalam stabilitas lingkungan dan masyarakat d...

 Tujuan Bank Tanah Sebagai sarana manajemen tanah dengan spektrum yang luas, tujuan bank tanah, mencakup: (1) mengelola pola pertumbuhan perkotaan; (2) memastikan ketersediaan tanah untuk keperluan tertentu; dan (3) mengambil keuntungan modal akibat peningkatan nilai tanah. Dalam hal mengelola pertumbuhan wilayah kota, bank tanah mengontrol penggunaan tanah dan membentuk pertumbuhan daerah dan masyarakat, menjamin ketertiban pengembangan tanah untuk jenis penggunaan publik dan swasta tertentu (ruang terbuka, perumahan), dan melindungi tanah.   Terkait ketersediaan tanah untuk keperluan tertentu, bank tanah menjamin pasokan tanah dan memberikan peluang menahan tanah untuk pengembangan masa depan di pasar real estate yang sangat kompetitif. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh tanah yang akan disediakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk perumahan terjangkau. Melalui bank tanah, pemerintah mengambil keuntungan modal akibat kenaikan nilai tanah yang dicipta...

Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, keberfungsian sebuah negara tergambar pada seberapa sejahtera dan makmur rakyatnya.   Di Indonesia, terdapat tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, badan usaha milik negara (BUMN, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Namun, tulisan kali ini lebih memfokuskan diri pada bahasan mengenai kedudukan ekonomi kerakyatan yang “diwakili” oleh bidang-bidang riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengrajin, dan lain-lain. Banyak orang berpendapat bahwa Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999. Karena itu, konsep ini masuk dalam “GBHN Reformasi”. Hal tersebut dapat dipahami karena memang frasa ‘ekonomi kerakyatan’ ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya.  Frasa ‘ekonomi kerakyatan’ terdiri dari dua kata, yakni ‘ekonomi’ dan ‘kerakyatan’. Ekomoni adalah ilmu m...

Ragam pendapat muncul berkenaan dengan istilah reforma agraria dan land reform . Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna reforma agraria ( agrarian reform ) dengan land reform mirip atau serupa sehingga kadang dipakai secara bergantian dalam wacana lisan atau tulisan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa land reform merupakan bagian dari reforma agraria. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa makna kedua  istilah tersebut berbeda. Untuk memperjelas pemahaman mengenai kedua istilah tersebut, berikut disajikan pembahasannya. Pengertian Reforma Agraria Dalam benak pembaca mungkin terlintas pertanyaan terkait pemakaian istilah reforma agraria: bukankah istilah itu istilah asing? Lalu mengapa istilah reforma agraria yang dipakai bukan pembaruan agraria yang merupakan istilah bahasa Indonesianya?  Istilah reforma agraria sendiri diadopsi pertama kali oleh Gunawan Wiradi pada  tahun 1980-an yang kemudian menjadi popular dan dipakai oleh para akademisi, dengan dua al...

Post Kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengisyaratkan kembali ke laut. Sesungguhnya Presiden pertama kita telah memiliki kesadaran kemaritimannya. Bung Karno menunjuk Perdana Menteri Djuanda untuk membuat deklarasi Wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 sekaligus memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia  melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958. Melalui suatu perjuangan panjang dan bersejarah di forum internasional, pada tahun 1982, gagasan negara kepulauan mendapat pengakuan Internasional dalam kovensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS III).  Bangsa Indonesia mendeklarasikan Wawasan Nusantara, yang memandang bahwa wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai satu-kesatuan wilayah nusantara. Wilayah laut tersebut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat,  udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai kekayaan  ...