Poros Maritim (10)

Post Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengisyaratkan kembali ke laut. Sesungguhnya Presiden pertama kita telah memiliki kesadaran kemaritimannya. Bung Karno menunjuk Perdana Menteri Djuanda untuk membuat deklarasi Wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 sekaligus memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958. Melalui suatu perjuangan panjang dan bersejarah di forum internasional, pada tahun 1982, gagasan negara kepulauan mendapat pengakuan Internasional dalam kovensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS III). 

Bangsa Indonesia mendeklarasikan Wawasan Nusantara, yang memandang bahwa wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai satu-kesatuan wilayah nusantara. Wilayah laut tersebut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai kekayaan nasional yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Dalam pidatonya pada Munas Maritim 1963 Bung Karno mengatakan bahwa kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu. Saat itu Bung Karno menunjuk Ali Sadikin sebgai Menko Maritim. Kemudian Bung Karno saat pembukaan Lemhanas tahun 1965 mengatakan bahwa “Geopolitical 

Destiny” dari Indonesia adalah maritim. Artinya, Bung Karno ingin menjadikan laut nusantara sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional. 

Pada 18 Desember 1996 di Makassar, Sulawesi Selatan, BJ Habibie sebagai Menristek membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”. Selanjutnya pada tahun 1998 Presiden Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam “Deklarasi Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. 

Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pembangunan pemerintah di bidang kelautan, diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal26 Oktober 1999 dan menempatkan Sarwono Kusumaatmadja sebagai menteri pertama. 

Pada bulan Desember nama departemen ini berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Sejak awal tahun 2001 berubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Sekarang namanya berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demi menggemakan semangat pembangunan nasional yang berdasarkan kelautan, Presiden KH Abdurrahman Wahid mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Untuk pertama kalinya, Hari Nusantara diperingati di Istana Negara, Jakarta tahun 1999. 

Visi pembangunan kelautan Gus Dur kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara berdasarkan Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari resmi perayaan nasional. Kebijakan yang sangat penting di bidang maritim yang dibuat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 yaitu dalam Seruan Sunda Kelapa menyatakan penerapan asas cabotage sebagai suatu keharusan. Penerapan asas cabotage adalah kebijakan fundamental bagi pembangunan industri maritim nasional. 

Dengan pencetusan kebijakan penerapan asas cabotage dengan Seruan Sunda Kelapa tersebut, Pemerintah kemudian segera memulai penyusunan aturan pelaksanaannya. Aturan pelaksanaannya berupa Inpres tentang Pengembangan Industri Pelayaran Nasional yang akhirnya ditandatangani oleh oleh Presiden berikutnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa Inpres No. 5 tahun 2005. 

Dalam tataran strategik operasional, budaya bahari bangsa Indonesia masih memprihatinkan. Budaya bahari bangsa Indonesia belum tumbuh kembali, bukan saja di tengah masyarakat, tetapi juga pada tataran pembuat kebijaksanaan sehingga Indonesia belum mampu memanfaatkan kelautan sebagai sumber kesejahteraannnya. 

Berkaca dari masa lalu, melihat bagaimana kejayaan masa lampau diperoleh karena mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu negara, maka menjadi suatu hal yang wajar bila sekarang ini Indonesia harus lebih mengembangkan laut demi tercapainya tujuan nasional. 

Indonesia menyandang predikat “Negara Maritim” atau negara kepulauan, predikat ini mustahil ditinggalkan, lain halnya dengan predikat “Negara Agraris” yang suatu saat bisa berganti dengan industri. Konsekuensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia. Dalam kalimat ini bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran.

Kilasan sejarah itu tentunya memberi gambaran, betapa kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain. Hal itu terjadi lantaran paradigma masyarakatnya yang mampu menciptakan visi Maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik dan sosial. Laut merupakan urat nadi perekonomian nasional dan penggerak lalu lintas ekonomi dunia. Indonesia secara natural lahir dan tumbuh sebagai Negara dan bangsa maritim, luar dan dalam. 

Hanya faktanya, Indonesia saat ini masih belum menjadi Negara maritim dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab, hingga sekarang Indonesia belum menjadi aktor atau pelaku kelautan yang cukup mumpuni, baik ditingkat domestik maupun global. Padahal, laut Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasional dan penggerak lalu lintas ekonomi dunia. 

Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan, kalau pada zaman dahulu mencapai kejayan baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sekarang ini tidak tampak sedikit pun kemajuan yang dapat dilihat. Ironis memang, Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini. 

Padahal, laut menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara. “Bahkan barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia”, demikian dalil yang dikemukakan oleh Mahan.