Kompensasi Pengadaan Tanah (1)


Sebagaimana diketahui, saat ini pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah). Sebelum diterbitkannya UU ini, pelaksanaan pengadaan tanah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Berikut ini dibahas mengenai ketentuan kompensasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Keputusan Presiden 

Keppres yang mengatur kompensasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah Keppres Nomor 55 tahun 1993.[1] Pada bagian konsideransnya disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Pernyataan tersebut mau menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan harus mencerminkan nilai dan makna tanah tersebut bagi pemegang hak atas tanah. Seperti apa dan bagaimana pengaturan mengenai kompensasi dalam Keppres ini, berikut pembahasannya secara lebih mendetail.

1.   Pengertian Kompensasi

Keppres ini memberikan definisi kompensasi sebagai penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.[2] Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa Keppres ini hanya mengakomodasi kompensasi fisik dan sepertinya mengabaikan kompensasi nonfisik.  

Namun, pemberian kompensasi harus memperhatikan dimensi penghormatan terhadap hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan apa yang dijabarkan dalam Pasal 3, bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

2.   Bentuk dan Dasar Penetapan Kompensasi

Menurut Keppres ini kompensasi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk: (a) hak atas tanah; (b) bangunan; (c) tanaman; (d) benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya, bentuk kompensasi dapat berupa:[3] (a) uang; (b) tanah pengganti; (c) pemukiman kembali; (d) gabungan dari dua atau lebih dari bentuk kompensasi tersebut; dan (e) bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus untuk tanah ulayat, kompensasi diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.[4]

Sementara itu, dasar dan cara perhitungan kompensasi ditetapkan atas dasar:[5] a) harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau  sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang besangkutan;  b) nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian;  c) nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

3.   Musyawarah Penetapan Kompensasi

Pasal 1 Angka 5 Keppres ini menyebutkan bahwa musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya kompensasi. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.[6] Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka.

Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya kompensasi sesuai dengan kesepakatan tersebut.

4.   Penerima Kompensasi

Kompensasi diserahkan langsung kepada:[7] a) pemegang atas tanah atau ahli warisnya yang sah; b) nadzir, bagi tanah wakaf. Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki bersama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan, maka kompensasinya dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Bentuk dan besarnya ditetapkan dalam musyawarah.[8]




[1]    Lihat,  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
[2]    Lihat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 7
[3]    Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Ibid, Pasal 13
[4]    Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Ibid, Pasal 14
[5]    Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Ibid, Pasal 15
[6]    Ibid, Pasal 10
[7]    Ibid, Pasal 17
[8]    Ibid, Pasal 16 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyusunan Hukum Agraria Nasional

Selain sebagai simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial sekaligus berupaya membentuk hukum agraria nasional. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal untuk melaksanakan pembangunan hukum di bidang agraria. Terkait pembangunan hukum agraria nasional, Notonegoro mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, yakni: faktor formal, faktor materil, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor ideologi politik.  Faktor Formal Keadaan hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan-perturan peralihannn yang ter...
Read more

Konsepsi Ekonomi Kerakyatan

Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, keberfungsian sebuah negara tergambar pada seberapa sejahtera dan makmur rakyatnya.   Di Indonesia, terdapat tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, badan usaha milik negara (BUMN, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Namun, tulisan kali ini lebih memfokuskan diri pada bahasan mengenai kedudukan ekonomi kerakyatan yang “diwakili” oleh bidang-bidang riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengrajin, dan lain-lain. Banyak orang berpendapat bahwa Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999. Karena itu, konsep ini masuk dalam “GBHN Reformasi”. Hal tersebut dapat dipahami karena memang frasa ‘ekonomi kerakyatan’ ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya.  Frasa ‘ekonomi kerakyatan’ terdiri dari dua kata, yakni ‘ekonomi’ dan ‘kerakyatan’. Ekomoni adalah ilmu m...
Read more