Menjual Properti Tanpa Perantara/Agen

Dengan berbagai alasan pemilik bisa jadi tidak menggunakan jasa agen saat menjual atau menyewakan propertinya. Ada beberapa hal penting yang mesti menjadi perhatian seorang ketika hendak menjual propertinya, yakni :
a)     Penentuan harga jual.
Harga jual properti hendaknya disesuaikan dengan harga pasar.  Sehingga ia bisa mendapatkan harga yang tepat.
b)     Mencari pembeli yang potensial
Pemilik properti harus mencari orang yang sungguh-sunguh berniat untuk membeli propertinya. Karena terkadang ada saja orang yang suka iseng dan sesungguhnya tidak berencana membeli properti.  
c)      Melakukan promosi.
Hal ini dilakukan untuk menarik minat khalayak ramai terhadap properti yang akan dijual.  Promosi ini bisa menggunakan  media massa entah itu elektronik atau pun cetak atau dengan memasang spanduk di tempat-tempat yang strategis yang mana tempat tersebut selalu dilewati banyak orang. Semisal di pinggir jalan.
d)     Aspek legalitas.

Untuk menghindari kerumitan dalam transaksi, pelbagai macam dokumen yang punya hubungannya dengan properti perlu dipersiapkan dengan matang. Umumnya calon pembeli selalu memperhatikan aspek ini karena enggan dan takut berurusan dengan hukum nantinya. Calon pembeli dengan mudahnya membeli apabila semua dokumennya lengkap.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyusunan Hukum Agraria Nasional

Selain sebagai simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial sekaligus berupaya membentuk hukum agraria nasional. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal untuk melaksanakan pembangunan hukum di bidang agraria. Terkait pembangunan hukum agraria nasional, Notonegoro mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, yakni: faktor formal, faktor materil, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor ideologi politik.  Faktor Formal Keadaan hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan-perturan peralihannn yang ter...
Read more

Konsepsi Ekonomi Kerakyatan

Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, keberfungsian sebuah negara tergambar pada seberapa sejahtera dan makmur rakyatnya.   Di Indonesia, terdapat tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, badan usaha milik negara (BUMN, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Namun, tulisan kali ini lebih memfokuskan diri pada bahasan mengenai kedudukan ekonomi kerakyatan yang “diwakili” oleh bidang-bidang riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengrajin, dan lain-lain. Banyak orang berpendapat bahwa Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999. Karena itu, konsep ini masuk dalam “GBHN Reformasi”. Hal tersebut dapat dipahami karena memang frasa ‘ekonomi kerakyatan’ ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya.  Frasa ‘ekonomi kerakyatan’ terdiri dari dua kata, yakni ‘ekonomi’ dan ‘kerakyatan’. Ekomoni adalah ilmu m...
Read more