Bayi Dalam Rahim Juga Merupakan Ahli Waris


Deni baru saja ditinggal oleh ayahnya untuk selama-lamanya. Harta warisan yang ditinggalkan ayahnya hanya sebidang tanah dan sebuah bangunan di atasnya. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah sekaligus rumah yang mereka tinggali sekarang ini. Deni dan saudara-saudaranya memang tidak mempersoalkan harta warisan tersebut. Akan tetapi, Deni merasa prihatin terhadap adik bungsunya yang masih dalam rahim ibunya. Rasa prihatinnya muncul dari kekuatirannya bahwa adik bungsunya tidak mendapatkan hak atas warisan peninggalannya ayahnya tersebut.

Apakah adik bungsunya Deni, yang masih berada dalam rahim ibunya termasuk dalam kriteria ahli waris? Lantas, seperti apa status hukumnya?

Pada prinsipnya, subjek hukum dilekatkan pada seseorang sejak lahir dan dilepaskan pada saat dia meninggal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa bayi dalam rahim belum bisa mendapatkan predikat subjek hukum. Namun demikian, bayi dalam rahim memiliki hak-hak tertentu terkait kepentingannya, di antaranya hak atas harta warisan. Dalam hal warisan, bayi dalam rahim mendapat bagian dari harta warisan penginggalan pewaris yang sudah meninggal sebelum ia lahir. Artinya, bayi tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan orang yang hidup.

Dalam KUHAPER dikatakan bahwa bayi yang masih berada dalam rahim ibunya dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya menghendaki hal tersebut (Pasal 2 Ayat (1)). Sementara sekiranya bayi terebut sudah tidak bernyawa saat melahirkan, maka bayi tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada (Pasal 2 Ayat (2)). Karena itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang bayi dalam rahim,di antara:
1)      Pada saat penentuan hak tersebut, bayi tersebut telah ada dalam rahim ibunya
2)      Adanya kepentingan tertentu bagi si bayi tersebut ketika dia lahir
3)  Si bayi dalam keadaan hidup saat dilahirkan. Sekiranya meninggal, maka dianggap tidak pernah ada.


Berpijak pada paparan tersebut, jelas bahwa adik bungsunya Deni berhak juga atas warisan peninggalan ayah mereka. Karena posisi/kedudukan bayi yang masih berada dalam rahim ibunya termasuk ahli waris.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyusunan Hukum Agraria Nasional

Selain sebagai simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial sekaligus berupaya membentuk hukum agraria nasional. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal untuk melaksanakan pembangunan hukum di bidang agraria. Terkait pembangunan hukum agraria nasional, Notonegoro mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, yakni: faktor formal, faktor materil, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor ideologi politik.  Faktor Formal Keadaan hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan-perturan peralihannn yang ter...
Read more

Konsepsi Ekonomi Kerakyatan

Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, keberfungsian sebuah negara tergambar pada seberapa sejahtera dan makmur rakyatnya.   Di Indonesia, terdapat tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, badan usaha milik negara (BUMN, dan badan usaha milik swasta (BUMS). Namun, tulisan kali ini lebih memfokuskan diri pada bahasan mengenai kedudukan ekonomi kerakyatan yang “diwakili” oleh bidang-bidang riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengrajin, dan lain-lain. Banyak orang berpendapat bahwa Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999. Karena itu, konsep ini masuk dalam “GBHN Reformasi”. Hal tersebut dapat dipahami karena memang frasa ‘ekonomi kerakyatan’ ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya.  Frasa ‘ekonomi kerakyatan’ terdiri dari dua kata, yakni ‘ekonomi’ dan ‘kerakyatan’. Ekomoni adalah ilmu m...
Read more